CHARALNEWS.COM, | BADUNG- BALI, – Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, memberikan dukungan penuh terhadap upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali dalam menerapkan sistem pengelolaan sampah berbasis sumber. Hal ini disampaikan saat kunjungan kerja ke Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Mengwitani, Kabupaten Badung, Jumat (8/8), didampingi oleh Gubernur Bali, Wayan Koster serta Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa.
Zulkifli Hasan menilai, inisiatif Bali yang mulai meninggalkan praktik open dumping dan akan beralih ke teknologi modern seperti insinerator serta pemilahan sampah sejak dari rumah tangga adalah langkah maju yang sejalan dengan kebijakan nasional. “Saya apresiasi ini sebagai permulaan yang bagus. Jangan bosan mengelola sampah. Kita targetkan dalam dua tahun ke depan tidak ada lagi open dumping di Indonesia. Termasuk TPA Suwung di Denpasar yang akan ditutup permanen pada akhir 2025,” ujar Zulkifli.
Menurut Menko Pangan, pemerintah pusat tengah menyelesaikan revisi Perpres Nomor 35 Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Lingkungan. Revisi ini akan membuka jalan bagi penggunaan insinerator dalam skala besar, terutama untuk daerah dengan timbulan sampah harian lebih dari 1.000 ton. “Kalau Perpres-nya selesai, kita bisa mulai insinerator di kota besar. Dua tahun selesai. Presiden juga akan membuat Keputusan Presiden untuk memangkas birokrasi agar pembangunan insinerator bisa segera dilakukan,” tambahnya.
Untuk daerah dengan volume sampah sedang hingga kecil, Zulkifli mendorong optimalisasi Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) dan Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS3R) dengan pendekatan teknologi seperti RDF, kompos, dan maggot.
Sementara itu Gubernur Bali Wayan Koster Koster menjelaskan bahwa Bali saat ini memprioritaskan pengelolaan sampah berbasis sumber. Mulai dari pemilahan di rumah tangga, dilanjutkan ke TPS3R di tingkat desa atau kelurahan, dan TPST di tingkat kecamatan.
“Intinya, selama dua tahun ke depan, sembari menunggu payung hukum insinerator, kita optimalkan pengelolaan berbasis sumber. Lokasi insinerator masih dikaji, tapi kita butuh enam bulan untuk perizinan dan satu setengah tahun untuk membangun. Jadi semua pihak harus bergerak cepat,” kata Koster.
Gubernur juga menegaskan tidak ada izin untuk membuat TPA baru di Bali, sesuai arah kebijakan nasional yang melarang open dumping. Inisiatif desa-desa seperti Punggul dan Taro yang sudah lebih dulu menerapkan pengelolaan mandiri sebelum adanya regulasi resmi juga diapresiasi.
TPST Mengwitani yang menjadi lokasi kunjungan dinilai sebagai contoh pengelolaan sampah modern. Fasilitas ini mengolah sekitar 30 ton sampah per hari yang dikumpulkan dari 3 desa dan 5 kelurahan. Seluruh proses selesai di lokasi, tanpa perlu mengirimkan ke TPA.
Teknologi yang digunakan di TPST Mengwitani merupakan hasil kolaborasi antara Pemprov Bali, TNI, dan pihak swasta. Pengumpulan sampah dilakukan door to door menggunakan kendaraan motor listrik, sehingga tidak ada sampah yang tercecer di jalan.
Targetnya nanti bisa meningkat hingga 100 ton per hari dengan penambahan mesin Pemilahan sampah dan pendukung lainnya.
Zulkifli Hasan mengakui bahwa implementasi sistem waste to energy berbasis insinerator masih menghadapi tantangan regulasi dan birokrasi, seperti kebutuhan tipping fee, proses perizinan lintas daerah, serta koordinasi antar kementerian (ESDM, KLHK, Keuangan). Namun, ia optimistis semuanya bisa diatasi dalam waktu dekat. “Presiden sudah menyatakan keseriusannya. Bila perlu akan ada Keppres agar birokrasi tidak menghambat penyelesaian sampah yang menggunung. Bisa melalui BUMN, swasta, atau kerja sama antar daerah,” ucap Zulhas.
Ia pun kembali menekankan bahwa pengelolaan sampah harus dimulai dari rumah tangga. Masyarakat didorong untuk memilah organik dan anorganik, mengurangi sampah sisa makanan, dan aktif berpartisipasi dalam skema pengolahan lokal.
“Saya senang di Bali, semua kreatif dan berbasis kerakyatan. Ini modal besar untuk Indonesia. Termasuk dalam hal menyelesaikan persoalan sampah,” tukasnya. “ Mohon maaf tapi sistem open dumping seperti sekarang ini hanya digunakan negara negara kategori tertinggal, sudah saatnya kita bergerak lebih jauh dengan pengolahan sampah layaknya negara -negara maju,” pungkasnya. (Echa)
